WADUH! Jaksa Bidik 29 Legislator Jeneponto Dalam Kasus Dana Aspirasi

LIPUTAN8.COM – Penyidik Kejati Sulsel mendalami peran 29 legislator Kabupaten Jeneponto, terkait kasus dugaan korupsi dana aspirasi DPRD Jeneponto.

Sebelumnya penyidik telah menetapkan lima tersangka, yakni Ketua Badan Legislasi DPRD Jeneponto Andi Mappatunru, mantan Ketua Komisi Bidang Keuangan DPRD Jeneponto Alamzah Mahadi Kulle, legislator DPRD Jeneponto Burhanuddin, dan dua orang mantan anggota DPRD Jeneponto masing-masing Syamsuddin dan Bunsuhari Baso Tika.

“Kini kita akan dalami lagi peran legislator lain,” ujar Koordinator bidang Pidsus Kejati Sulselbar, Selasa 22 Maret 2016.

Noer mengatakan, pihaknya akan mendalami kembali, serta menyelidiki peran 29 legilator pengguna dana aspirasi DPRD Jeneponto.

Hanya saja Noer Adi, menolak untuk menyebutkan nama-nama 29 legislator tersebut. Karena menurut dia, ini masih dalam proses penyelidikan.

Penyelidikan kembali dalam kasus ini, kata Noer merupakan hasil pengembangan dalam tahap penyidikan. Menurut dia masih ada legislator lain yang belum tersentuh dalam kasus ini.

“Belum bisa dulu saya sebutkan namanya karena ini masih sementara kita dalami sejauh mana keterlibatannya dalam kasus ini,” tandasnya.

Noer Adi tidak menampik selain lima tersangka dalam kasus ini, akan ada penambahan tersangka lagi dalam kasus ini.

“Tidak menutup kemungkinan akan ada lagi tersangka lain yang kita seret dalam kasus ini,” tegas Noer Adi.

Diketahui penyidik menemukan beberapa proyek dari dana aspirasi ternyata fiktif karena pencairan dana dan proyeknya telah dikerjakan pada 2012. Laporan pertanggungjawaban proyek ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan.

Laporan itu dibuat seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak. Beberapa proyek juga diduga tak sesuai spesifikasi yang ditentukan. Sejumlah legislator diduga yang mengerjakan proyek itu.

Dana aspirasi dianggarkan Rp 23 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan 35 legislator DPRD Kabupaten Jeneponto. Pos anggarannya dititip di beberapa satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Jeneponto.

Penyidik itu juga mengatakan diduga proyek yang dianggarkan dari usulan anggota DPRD Jeneponto itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada mulai dari pengusulan anggaran, persetujuan, hingga penggunaan anggaran.(riri/liputan/rmm)