Kenaikan Iuran BPJS Dipertanyakan

ilustrasi. Kartu BPJS

LIPUTAN8.COM – Adanya rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS mendapat tanggapan dari sejumlah warga. Layanan yang kurang memuaskan menjadi alasan utama bagi mereka.

Salah seorang warga, Samsul mengatakan, selama ini pelayanan BPJS kurang memuaskan. Menurut dia, tidak jarang peserta BPJS yang ingin berobat ditelantarkan pihak rumah sakit. Padahal, tambahnya, pemegang kartu BPJS juga memiliki hak yang sama dengan pasien lainnya.

“Sebagai peserta BPJS kita dikenakan kewajiban, yakni iuran per bulan. Hanya saja ketika kita meminta hak kita sebagai pasien, kok malah dikesampingkan,” ujar Samsul yang terdaftar sebagai peserta BPJS mandiri ini.

Hal sama juga diungkapkan Ratna, salah seorang pegawai swasta. Dia mengatakan, setiap bulannya gaji yang diperolehnya harus dipotong sekian persen untuk membayar iuran BPJS. Hanya saja ketika dirinya melahirkan anak ketiganya, banyak prosedur yang harus dilalui.

“Katanya kalau peserta BPJS yang ingin bersalin tidak dilayani jika di bawah pembukaan lima. Padahal orang kalau ke rumah sakit itu ada alasannya. Apalagi yang ingin melahirkan,” paparnya.

Baik Samsul maupun Ratna mengaku tidak paham dengan alasan kebijakan pemerintah terkait kenaikan iuran BPJS ini. “Boleh naik yang penting pelayanannya juga ditingkatkan. Jangan hanya dinaikkan tapi tidak ada perubahan dari segi pelayanan,” pungkas Ratna.

Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Rahmat Latief, kenaikan tarif iuran BPJS tidak akan memberatkan masyarakat. Hal ini, kata dia, kemungkinan dengan naiknya iuran tersebut alokasi dana untuk BPJS ikut bertambah.

“Penambahan alokasi anggaran akan disesuaikan pada APBD Perubahan 2016. Untuk jumlahnya akan mengikuti kenaikan iuran yang sudah ditetapkan,” ujarnya seperti dikutip dari rakyatku.com. (fma/liputan8)