Kemendagri Telaah Status Tersangka AIS

LIPUTAN8.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru mengaku telah melengekapi berkas lampiran terkait status tersangka calon bupati terpilih, Andi Idris Syukur (AIS).

Lampiran tersebut diserhakan dewan sebagai pertimbangan dalam menetapkan pelantikan AIS selaku bupati definitif Kabupaten Barru. Adapun lampiran sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2015, Pasal 63, serta hasil konsultasi Dewan ke Kemterian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu.

“Persyaratan yang diatur dalam PKPU Nomor 11 sudah kami penuhi. Lampiran itu menyertakan beberapa hal, salah satunya surat pemanggilan pemeriksaan yang disitu menyatakan status tersangka, termasuk SKCKnya,”jelas anggota DPRD Barru, Andi Haeruddin.

Haeruddin mengaku, konsultasi yang dilakukan adalah hal yang yang wajar dan tidak bermaksud menghalang-halangi proses pelantikan.

Menurutnya, konsultasi telah mendapat persetujuan dari mayotitas anggota dewan. Tujuannya, kata dia, guna menghindari kesalahan prosedur dalam melakukan paripurna peresetujuan pelantikan calon bupati terpilih yang berstatus sebagai tersangka.

“Kami tidak mau nanti disalahkan karena tidak menyertakan lampiran itu. Lampiran itu memuat kejelasan soal dasar penetapan status tersangkanya. Soal kasus hukumnya kami tak bisa tanggapi. Itu kewenangan penyidik,” jelas Legislator Fraksi Demokrat itu.

Saat ditanya terkait jadwal pasti pelantikan AIS, pihaknya mengaku masih menunggu hasil telaah dari lampiran yang sudah mereka serahkan tersebut.

“Soal apakah dilantik atau ditunda, kita tunggu saja hasil telaah pihak Kemendagri atas lampiran yang kami serahkan itu. Yang jelas kami sudah penuhi sayaratnya,” tegasnya.

Pihaknya menilai calon bupati terpilih berstatus tersangka adalah hal yang tak lazim. Dia juga berharap, kasus ini menjadi pembelajaran penting dimasa mendatang.

“Seharusnya para calon harus bersih dari persoalan hukum. Kita harap ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua,” kuncinya. (lpt8/fma)